SMART CITY Butuh SMART GOVERNANCE oleh SMART GOVERNMENT

“Kota cerdas (smart city) itu hanya dapat terealisasi oleh bupati dan wali kota yang cerdas. Apa pun peralatannya, apa pun teknologinya, tanpa wali kota yang cerdas, tanpa bupati yang cerdas tidak akan tercapai kota cerdas,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum 2019 (17/7/2019).

Tulisan ini mencoba menjelaskan Pengertian dan Hubungan antara SMART CITY, SMART GOVERNANCE, dan SMART GOVERNMENT dari ilmu Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengalaman Praktis Penulis sebagai Peneliti & Konsultan Smart City.

I. GOVERNANCE vs. GOVERNMENT: Apa Bedanya?

Sering kita mendengar 2 kata yang membingungkan, bahkan sering saling salah tertukar, yakni kata: “Governance” dan “Government“. Bahkan di dalam model Smart City Kemenkominfo salah satu dimensi dari enam dimensi Smart City adalah Smart Governance. Lalu mengapa bukan “Smart Government“? Emang apa bedanya Governance dengan Government? Adakah hubungannya? Bolehkah istilah “Smart Governance” saya ganti dengan “Smart Government”? Berikut ini penjelasan saya:

Memprediksi Sukses/Gagalnya Pembangunan eGov/Smart City sebuah Kota/Kabupaten

Maju-Lambatnya pembangunan e-Government & Smart City di suatu kota dapat diprediksikan dari 2 tokoh: Walikota/Bupati nya dan Kepala Dinkominfo nya. Keduanya harus memiliki IT Leaderships yg tinggi! Pengalaman saya: Walikota/Bupati yg ingin percepatan pembangunan TIK tinggi namun tidak mampu diikuti oleh Kepala Dinkominfo nya biasanya akan sia-sia.

Internal Manajemen Dinkominfo kabupaten/kota sendiri pun juga berpengaruh tinggi. Manajemen Dinkominfo yang ‘agile’ membutuhkan Strong IT Leadership Kepala Dinkominfo nya sekaligus Budaya Organisasi yang baik. Saya membuktikan: sebuah pemerintah daerah yg mendapatkan support kuat DPRD dalam hal anggaran dan program-program TIK, ditambah dengan Kepala Daerah nya kuat memberikan perintah, ternyata tetap lambat/gagal bergerak karena internal organization culture yang menghambat (seperti: kebiasaan saling menyalahkan, saling melempar tanggung-jawab, menghindari pekerjaan, selalu mendahulukan kekhawatiran resiko bukan manfaat, dll) bahkan budaya ini terdampak ke rekanan-rekanan strategis mereka, seperti ITS.
Ketiadaan IT Leadership di pribadi Kepala Dinkominfo biasanya dapat ditutupi oleh IT Leadership dr Kepala Bidang nya asalkan: Kepala Dinas Kominfo definitif (bukan Plt) + bersikap Open mind & Supportif (terbuka dan mendukung apapun inisiatif kepala Bidang yang bagus). Sayangnya, saat Pimpinan Dinkominfo definitif belum ada dan/atau ditambah Budaya Organisasi Dinkominfo yg “saling melemahkan” terjadi maka pengalaman menunjukkan berapapun sering mereka studi banding ke pemda-pemda lain yg telah sukses egov/smartcity nya, hanyalah menjadi rencana, stuck tidak juga berkembang dan kian ditinggalkan bahkan di black list rekanan-rekanan strategisnya.

Karena kesuksesan eGovernment & SmartCity sebuah pemda ditentukan oleh:

• IT Leadership “sang raja” (yakni Bupati/Walikotanya) +
• IT Leadership “panglima perang” nya (yakni Kepala Dinkominfo) +
• Budaya Organisasi positif jajaran Kominfo nya +
• Bagaimana menjaga hubungan baik dengan rekanan-rekanan pendukungnya.

Setujukah anda?

https://jatim.antaranews.com/berita/259364/pemkot-madiun-gandeng-its-sempurnakan-e-government

https://beritalima.com/optimalkan-keterbukaan-pemkot-madiun-sempurnakan-e-government/

http://madiunkota.go.id/index.php/2018/07/13/optimalkan-keterbukaan-pemkot-sempurnakan-e-government/

http://madiuntoday.id/index.php/2018/07/12/kota-madiun-menuju-smart-city-mungkinkah/

Smart City vs. e-Government? = FGD Kota Madiun

KPI Bersama: Strategi Memaksa OPD saling Berkolaborasi

“Kolaborasi” atau Kerja-sama antar OPD, bahkan antar Bidang dalam satu OPD adalah satu kata sederhana yang bagi orang yang awam dunia operasional di lapangan menganggapnya sebagai suatu hal yang mudah dilakukan. Kolaborasi atau Kerja-sama antar Bidang dan antar OPD adalah suatu hal yang meski sangat sulit, faktanya harus dilakukan karena banyak sekali visi dan misi Pimpinan Daerah, serta indikator-indikator RPJMD yang “multi-OPD” yakni mencakup tupoksi lebih dari satu OPD dan hanya dapat tercapai apabila melibatkan lebih dari satu OPD.

“Ya udah, minta aja Walikota/Bupati memerintahkan OPD-OPD terkait bekerja-sama!”
Faktanya implementasi di lapangan tidak berjalan juga. Lalu bagaimana opsi solusinya?

Dari pengalaman saya berorganisasi, bekerja sebagai PNS pejabat struktural, dan bekerja sebagai Konsultan Pemda, Kolaborasi atau kerja-sama lintas OPD kemungkinan besar akan dapat terjadi apabila sejak di penyusunan RPJMD telah ditetapkan Indikator-Indikator Kinerja “Bersama” yang harus dicapai oleh lebih dari 1 OPD. Indikator Kinerja atau KPI tersebut akan memaksa OPD-OPD penanggung-jawab saling membuka diri dan bekerja-sama demi tercapainya target kinerja bersama. Apabila indikator kinerja ‘Bersama’ telah dimasukkan dalam RPJMD selanjutnya peran Strong Leadership Pemimpin Daerah dalam memonitor, mengingatkan, mengawal, dan menegakkan sanksi & reward atas pencapaian Indikator Kinerja setiap OPD, termasuk instruksi untuk saling bekerja-sama, merupakan Faktor Penentu berikutnya.

Tingkat kesulitan berikutnya adalah bagaimana mendorong kerja-sama antar Bidang dalam satu OPD? karena umumnya saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebuah Program dapat menjadi Program “Bersama” lebih dari satu Bidang, namun nama Kegiatan dan Target Luarannya harus berbeda. Sebagai contoh: Seksi Tata Kelola di Dinkominfo umumnya memiliki tanggung-jawab melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan evaluasi pengelolaan layanan SI/TI seperti evaluasi kapasitas infrastruktur jaringan komputer (yang dalam operasional teknis nya menjadi tanggung-jawab Seksi Infrastruktur). Sudah menjadi hal jamak, apabila Program “Evaluasi Kapasitas Jaringan” hanya menjadi program Seksi Tata Kelola maka anggaran dan beban kerja seluruhnya akan diserahkan ke Seksi Tata Kelola, bahkan termasuk kualitas perangkat pengumpulan datanya. Padahal Seksi Infrastruktur harus terlibat karena ia yang memiliki data dan berkepentingan terhadap hasil evaluasi tersebut. Nah, untuk itu saat penyusunan Renja, sebaiknya Program “Evaluasi Kapasitas Jaringan” tersebut menjadi Program Bersama antara Seksi Tata Kelola dengan Seksi Infrastruktur, dengan selanjutnya dicarikan Nama Kegiatan dan Target Luaran yang berbeda. Misalnya nama Kegiatan untuk Seksi Tata Kelola adalah “Survey Kebutuhan dan Permasalahan Koneksi Internet dan Jaringan OPD” dengan Target Luaran “1 Buku hasil kajian”, sementara Seksi Infrastruktur nama Kegiatannya “Koordinasi Staf Teknis Infrastruktur OPD” dengan Target Luaran “1 Dokumen Laporan Kegiatan”.

Dengan strategi KPI (Indikator Kinerja) Bersama atau Program Bersama disertai dengan pengawalan Strong Leadership dari Pimpinan Daerah umumnya kolaborasi lintas OPD dan lintas Bidang akan dapat terwujud, dan kualitas hasil akhirnya akan lebih baik karena lebih banyak melibatkan OPD atau bidang/seksi yang ahli di bidangnya.

 

Dinas Kominfo BOJONEGORO Gelar Rakor SPBE & Smart City 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City bertempat di ruang Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro, Kamis 5 Juli 2018. Rakor yang dibuka secara langsung oleh Pj. Bupati Bojonegoro Dr. Suprianto, SH, MH tersebut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Pemerintahan dan Kesra, pejabat-pejabat eselon dari Badan, Dinas, Bagian, Inspektorat, Setwan, Satpol PP, RSUD, dan Kecamatan serta dari Dewan TIK Bojonegoro. Kegiatan ini bekerjasama dengan dua narasumber yang sangat berkompeten, Tenaga Ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) yaitu TONY Dwi Susanto, Ph.D., ITIL, COBIT, TOGAF dan Daniel Hary Prasetyo, S.Kom., M.Sc.

Pj. Bupati Bojonegoro Dr. Suprianto, SH, MH mengawali pembukaanya menyampaikan pada bahwa

SUPPLIER MANAGEMENT Wajib bila Pemda ingin e-Government nya Terus Berkembang!

Dapatkah sebuah Pemda membangun, mengoperasikan, dan mengembangkan semua sistem TI secara mandiri: direncanakan sendiri, dibuat sendiri, dioperasikan sendiri, dievaluasi sendiri, dikembangkan sendiri? Atau benarkah sebuah Pemda mustinya melakukan semuanya sendiri? Atau salahkah jika sebuah Pemda melakukan semuanya dengan bantuan Vendor/Supplier/Konsultan?

Dalam ilmu Manajemen Layanan Teknologi Informasi (MLTI atau IT Service Management) dan dalam konteks e-Government, pemda atau lebih spesifik adalah Dinas Komunikasi & Informatika (Dinkominfo) berperanan sebagai Penyedia Layanan TI (Service Provider) bagi masyarakat, kalangan bisnis, dan organisasi pemerintah lain yang berperan sebagai Pelanggan (Customer). Dalam menyediakan layanan TI, sebuah Penyedia Layanan TI tidaklah mungkin bekerja sendiri. Ia pasti akan membutuhkan bantuan organisasi/pihak lain. Umumnya Penyedia Layanan TI akan membangun dan mengoperasikan sebuah layanan yang langsung berinteraksi dengan Pelanggan, disebut sebagai Customer-Facing IT Services, sementara sistem-sistem penyedia layanan tersebut hanya akan dapat berjalan apabila didukung oleh layanan-layanan pendukung (seperti infrastruktur, akses internet, listrik, dll) yang disebut dengan Supporting Services, yang disediakan oleh Pihak Ketiga (selain Penyedia Layanan dan Pelanggan). Pihak ketiga inilah yang disebut dengan istilah “Supplier“.

Supplier atau Pemasok adalah pihak ketiga yang bertanggung-jawab mensuplai barang atau jasa yang dibutuhkan Penyedia Layanan dalam membuat dan menyampaikan layanan TI. Contoh Supplier dalam konteks e-Government, mencakup: vendor hardware atau software, penyedia layanan jaringan telekomunikasi seperti Telkom, perusahaan-perusahaan outsourching lainnya, dan Konsultan pelaksana survey atau kajian. Dalam konteks pemda, Supplier sering disebut sebagai “Rekanan“.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah atau

“Pain Point” & “Trigger Event” Tata Kelola e-Government

Umumnya Teknologi Informasi (TI), oleh pemerintah daerah (pemda), hanya difahami sebagai pembelian perangkat keras (infrastruktur TI) dan perangkat lunak (software atau aplikasi). Padahal kalo boleh saya analogikan dengan infrastruktur jalan: aplikasi hanyalah “kendaraan” yang berfungsi memindahkan material informasi dari satu PD (perangkat daerah) ke PD lain, sementara infrastruktur TI adalah “jalan” yang dilalui kendaraan aplikasi tersebut. Kendaraan dan jalan tersebut tidak akan berfungsi manakala kita tidak memiliki “Sopir” yang piawai mengendarai kendaraan yang telah kita beli dan lalu lintas kendaraan tersebut akan kacau bahkan banyak konflik manakala tidak ada “rambu lalu lintas” yang mengaturnya. Sopir itulah yang dalam konteks TI saya analogikan dengan SDM TI dan Rambu lalu lintas saya analogikan dengan Tata Kelola TI.

Uniknya, organisasi dan pemerintah daerah di Indonesia masih sangat banyak yang awam dengan pengertian manajemen dan tata kelola TI. Jangankan mengimplementasikannya atau merasa membutuhkannya, pemahaman apa itu manajemen dan tata kelola TI masih rendah.

Manajemen Teknologi Informasi atau lebih tepatnya Manajemen Sistem Informasi adalah pengelolaan komponen-komponen Sistem Informasi (mencakup hardware, software, SDM, anggaran, informasi), sementara Tata Kelola Teknologi Informasi adalah

Seminar Strategi Menuju Smart City

Tantangan smart city yang tengah booming belakangan ini, dijawab oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan banyak membangun kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah. Selain itu, ITS yang memiliki banyak pakar di bidang smart city, tak enggan untuk berbagi pengetahuan tersebut seperti dalam seminar yang bertajuk Strategi Menuju Smart City/Regency di Perpustakaan ITS, Kamis (19/4).

Smart city menjadi isu yang sedang banyak digarap oleh beberapa daerah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Trenggalek yang juga tengah bermitra dengan ITS. Kerja sama ini dirasa sangat tepat, sebab kemunculan smart city diikuti dengan tuntutan penggunaan teknologi. “ITS sebagai kampus teknologi yang punya banyak penemuan dan pengembangan teknologi, sangat bisa memberi kebermanfaatan untuk menciptakan smart city,” ujar moderator seminar, Tony D Susanto PhD ITIL COBIT mengawali acara.

Dijelaskan oleh Kepala Peneliti LBE e-Government & IT Government ITS tersebut, bahwa